Terjebak di Toilet Perempuan

Bayangkan jika kamu adalah seorang lelaki, terjebak di toilet perempuan? Sampai sekarang aku bergidik trauma setiap mengingat peristiwa itu.

Kejadian ini terjadi sudah lebih dari dua bulan. Tapi menghapus trauma dan menghilangkan bayang-bayang kejadian itu, aku perlu waktu lama. Sesekali, peristiwa itu kerap-kerap datang malam-malam dan mengganggu tidur. Model trauma ini sama seperti saat aku kecelakaan lalu lintas dulu. Kerap menghantui dan menimbulkan ketakutan sendiri.

Jadi ceritanya begini. Sore itu, lupa persis tanggalnya, aku sedang duduk di gedung Nusantara I Komplek DPR, persisnya di depan ruang Komisi X. Sore-sore, lokasi ini menjadi tempat nongkrong favorit beberapa wartawan DPR. Setidaknya untuk dua alasan. Pertama, karena bisa mencegat beberapa anggota DPR yang keluar dari ruangannya. Lumayan, bisa nambah produktivitas berita dan lobi-lobi ke narasumber. Kedua, bisa ngeliat staf-staf DPR yang kece-kece, bening dan seksi abis. Cewek-cewek cakep ini biasanya selalu pulang melewati gedung ini. Jika harus memilih, aku sih lebih percaya, wartawan nongkrong di sini karena alasan kedua.

Jurnalisme Itu Verifikasi Tanpa Henti

Tintin juga wartawan lhooo…

Aku tergelitik dengan pertanyaan seorang wartawan kepada politikus di DPR beberapa hari lalu. Pertanyaannya begini, “Apa perlu ada tindakan tegas kepada pejabat yang membocorkan dokumen rahasia?”

Konteksnya tentu saja adalah bocornya nama aliran dana Ahmad Fathanah kepada 45 perempuan. Aku tidak perlu jelaskan siapa Ahmad Fathanah. Tetapi 45 perempuan yang menerima dana ini menjadi fenomenal karena cantik, seksi dan beberapa diantaranya pesohor publik. Secara hukum, PPATK dilarang menyebutkan aliran dana seseorang kepada publik, termasuk jurnalis. Namun, selalu saja ada wartawan yang berusaha dengan lebih gigih untuk mendapatkan data seperti ini.

Maksud pertanyaan rekan wartawan tadi tentu saja termasuk bocornya berita acara pemeriksaan kepada media massa. Padahal seandainya mereka tahu, dokumen penting bukan sesuatu yang jatuh dari langit. Perlu pendekatan, lobi dan kepercayaan tingkat tinggi untuk meyakinkan narasumber. Seperti kebenaran, dokumen berharga seperti perlu perjuangan untuk mendapatkannya.

Sebuah Peringatan pada Zona Nyaman

Penginapan.

Hmmm, ketika kita terjebak pada rutinitas yang berlangsung terus-menerus, kebiasan yang diulang-ulang, kehidupan yang begitu-begitu saja, ada baiknya sesekali beraktivitas yang menyimpang dari pola itu. Sekadar pengingat bahwa hidup terlalu indah jika hanya dijebak pada rutinitas yang (mungkin) membosankan.

Tapi apa daya, zona nyaman kadang menjebak dan kerap menjerat hidup kita. Hidup adalah melawan takut, juga rasa takluk. Padahal, menyimpangi rutinitas akan mengingatkan kita: ada banyak hal besar di depan kita. Mau dan mampukah kita beranjak dari hari ini.

Jadi?

Pekerjaan Ideal itu ya Jadi Anggota DPR

Kenapa? Karena bisa isa kerja tanpa target dengan gaji besar plus tunjangan macam-macam.

Beberapa waktu lalu aku ngobrol santai dengan seorang teman wartawan. Sore-sore sambil ngopi sembari melihat staf ahli yang kece-kece lewat di Nusantara I Sebagai wartawan DPR, obrolan kami tak lepas dari korupsi, perilaku anggota Dewan dan staf-stafnya yang, ya itu tadi kece dan seksi-seksi abis.

“Pekerjaan itu ideal itu ya menjadi anggota DPR,” kata teman saya itu.

Lho, kok?

“Iya, target kerja nggak ada, gaji gede, staf cantik-cantik. Dibayarin negara pula!”

Aku manggut-manggut membenarkan.

“Coba apa susahnya menjadi anggota DPR?” dia bertanya.

“Yang susah adalah cara memperoleh kursinya!” Aku langsung nyamber.

Jurnalis Belum Layak Hidup di Jakarta

Beberapa waktu lalu, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta merilis mengenai upah layak jurnalis setingkat reporter di Jakarta. Dari survei AJI, upah layak jurnalis Jakarta adalah sebesar Rp 5,4 juta. Kalau angka ini menjadi indikator, sebagian besar wartawan belum layak hidup di Jakarta. Hanya Jakarta Post dan Bisnis Indonesia yang bisa menggaji wartawannya dengan layak. Aku sendiri? Yah, anggap saja seolah-olah sudah hidup layak.

Banyak yang salah kira mengenai pekerjaan wartawan. Banyak yang mengira menjadi wartawan itu kerjaannya jalan-jalan saja. Hmmm.. Sebagian kecil yang mengira demikian, jawabannya mungkin benar. Tetapi sebagian besar yang berpikir demikian mempunyai asumsi yang salah. Jika, kalian yang masih bocah-bocah pengen punya cita-cita, jadi wartawan bukan pilihan tepat. Prosesnya agak berliku dan panjang.

Menyimak Kiprah Wakil Rakyat Asal Bali

Tidak banyak politikus asal Bali yang menonjol di level nasional.

Aku bukan bermaksud melakukan kampanye hitam terhadap figur atau partai politik tertentu. Aku hanya mengungkapkan apa yang aku lihat selama setahun terakhir di DPR. Kiprah politikus Bali memang rata-rata air. Menonjol tidak, tenggelam-tenggelam amat juga tidak. Apakah ini memang sesuai dengan karakter masyarakat Bali? Aku tidak bisa menebak dengan benar. Tetapi kebanyakan orang Bali memang lebih senang menarik diri dari persoalan daripada berkonfrontatif dengan lawan.

Pada Pemilu 2009, Bali kebagian 9 kursi. Jumlahnya ini tidak berubah karena sudah dikunci melalui Undang-Undang Pemilu. Pemilu lalu, PDI Perjuangan masih mendominasi dengan menyumbangkan empat wakil yakni I Wayan Koster, I Made Urip, Nyoman Dhamantra dan I Gusti Agung Rai Wirajaya. Dua kursi milik Golkar yakni Gde Sumarjaya Linggih alias Demer dan I Gusti Ketut Adhiputra. Dua kursi berikutnya jatah Demokrat yakni Gede Pasek Suardika dan I Wayan Sugiana. Sedangkan satu kursi tersisa milik Partai Gerindra yakni Agung Jelantik Senjaya.

Tidak Ada yang Salah Menteri jadi Caleg

Menurutku seperti itu sih. Makanya aku agak bingung dengan banyaknya politikus yang menolak atau mengecam menteri yang jadi caleg.

Wacana ini dimulai ketika Senin kemarin aku iseng mengontak Ketua Satgas Penyeleksian Caleg Partai Demokrat, Suaidy Marasabessy. Di tengah gangguan sinyal Telkomsel, berkali-kali telepon ini putus nyambung. Aku bertanya, apakah lima menteri mereka akan menjadi caleg? Demokrat memang punya menteri paling banyak, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Koperasi, Menteri Hukum dan Menteri Pemuda. Pak Ketua Satgas menjawab iya. Siangnya aku bertanya kembali pada Ketua Bapilu Demokrat, Agus Hermanto dan ada penegasan dengan sejumlah alasan: lima menteri akan nyaleg.