Agus Lenyot

Marginalisasi Pertanian dan Impor Beras

Posted in Kontemplasi by Wayan Agus Purnomo on Januari 6, 2008

Indonesia mengalami kesulitang beras? Sungguh sebuah tragedi. Namun itu adalah realita yang harus dihadapi. Menjadi ironi sejatinya ketika Indonesia mengalami kesulitan pangan. Bisa dibayangkan, sejak SD hingga perguruan tinggi kita selalu didoktrin dengan jargon ‘gemah ripah loh jinawi’. Memiliki kekayaan yang tidak akan habis dimakan tujuh turunan. Lalu kenyataannya? Hampir separuh rakyat negeri ini mengalami kesulitan pangan.

Fenomena ini akibata realitas sosial yang telah mengubah paradigma berpikir masyarakat ke pola pikir modern. Perubahan kondisi bangsa secara global telah menyeret orientasi masyarakat ke arah hidup mewah. Gempuran kapitalisme dengan pemilik modal sebagai basis justru menafikan peran petani. Generasi muda secara massif menghindari profesi sektor agraris. Akhirnya problematika mencuat ketika kebutuhan pangan tidak diikuti kualitas dan kuantitas hasil pertanian.

Kita patut miris dengan kondisi ini. Dengan iklim tropis yang disinari matahari sepanjang tahun kita wajib menggugat; ada apa dengan negeri ini? Sayangnya, kekayaan alam yang melimpah ruah ini tidak bisa menjawab kemakmuran yang dicita-citakan bangsa ini. Dia belum diolah secara maksimal karena masih berkutat pada cita-cita utopis. Jangankan kemakmuran, untuk makan tiga kali sehari saja jutaan rakyat negeri masih bermimpi. Kenapa? Karena harga beras semakin melambung sehingga sulit dijangkau. Sekadar mengingatkan: Indonesia saat ini dipimpin oleh Doktor Pertanian.

Teater paradoksal sedang dimainkan oleh segenap komponen bangsa ini. Bukan salah SBY seorang memang jika kondisi bangsa semakin carut marut. Persoalan bangsa ini terakumulasi sejak era Orde Baru silam. Kemajuan semu yang dicapai pada masa Soeharto dibangun diatas tumpukan utang. Swasembada beras dicapai tanpa pengokohan sektor pertanian sementara ribuan rakyat menderita kelaparan. Fondasi yang dibangun tidak kokoh karena bersumber dari ‘kebaikan hati’ IMF dan Bank Dunia. Akibatnya, ketika krisis menghantam keberhasilan semu yang dicapai roboh dengan begitu mudahnya.

Pemerintah selalu berkoar untuk memajukan sektor pertanian. Padahal kalau mau jujur membangun ekonomi berbasis agraris tidak cukup dengan jargon atau slogan. Dia butuh realisasi konkret. Ironisnya, mereka (baca: pemerintah) justru selalu membuka peluang untuk memarginalkan sektor pertanian. Selama ini acapkali kebijakan yang dikeluarkan tidak menunjukkan keberpihakan pada petani dengan alasan yang selalu dirasionalisasi.

Perhatian pemerintah pertengahan 1980-an pasca transisi dari negara agraris menjadi negara industri kepada ketersediaan pangan mengalami penurunan signifikan Lahan-lahan pertanian dikonversi menjadi pendukung sektor industri dan pariwisata. Defisitas lahan pertanian itu secara frontal mereduksi produksi beras dalam negeri. Pada masa transisi itu impor beras mulai dilakukan tanpa proteksi dan penguatan terhadap sektor pertanian lokal. Sedihnya, impor beras ini dilakukan tanpa pengawasan dan kontrol kuat dari birokrat.

Hal ini diperparah lagi dengan mahalnya ongkos produksi serta kelangkaan faktor-faktor produksi seperti pupuk dan bibit pertanian. Sementara harga jualnya semakin tidak memihak petani karena permainan tengkulak. Padahal kalau mau jujur, sejatinya kita punya potensi untuk ‘menjajah’ dunia pada sektor agraris. Kita didukung oleh iklim yang sangat kondusif. Ditambah lagi dengan lahan yang tidak terkira luasnya. Namun, potensi perluasan lahan persawahan belum dioptimalkan. Dari hampir 15 juta hektar lahan potensial baru sekitar 11,5 juta hektar yang produktif.

Reorientasi dan komitmen kita untuk menggeluti dunia pertanian wajib dipertanyakan. Selama ini kita selalu terdoktrin bahwa petani adalah profesi kelas bawah dengan pendidikan rendah yang sebisa mungkin harus dihindari. Akibatnya, jumlah petani mengalami penurunan drastis. Persoalan yang seharusnya bisa dijawab pemerintah adalah mengapa petani kita selalu gagal dalam menaikkan produksi beras? Karena sektor ini terus dianaktirikan.

Efek globalnya, kuantitas hasil pertanian semakin menurun. Sementara kebutuhan pangan semakin tidak terkendali seiring laju pertambahan penduduk. Harga beras menjadi mahal. Kesulitan pangan terjadi dimana-mana. Akibatnya, negeri yang katanya sebagai negara agraris ini sebagian penduduknya harus makan nasi aking. Sebuah ironi yang tidak seharusnya terjadi.

Menjadi tugas bersama mengembalikan citra sebagai negeri agraris. Tidak menjadi bangsa yang hanya kaya dalam doktrin atau dogma. Namun semu dalam realita. Menjadi wajib kita mempertanyakan komitmen politik pemerintah untuk menyejajarkan profesi di bidang agraris. Jika pemerintah tidak concern terhadap sektor ini maka persoalan ketersediaan beras hanya bisa dijawab dengan satu kata: impor.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: