Agus Lenyot

Menggugat Eksistensi Pers Mahasiswa: Refleksi Kritis dari Sejarah

Posted in Kontemplasi by Wayan Agus Purnomo on Januari 6, 2008

Menggugat Eksistensi Pers Mahasiswa: Refleksi Kritis dari Sejarah

Setiap zaman memiliki kecenderungan yang berbeda. Biarkan dia berjalan sesuai dengan dinamikanya. Yang terpenting, bagaimana kita bisa merefleksikan diri secara kritis, menempatkan diri dengan kondisi dan realita obyektif agar mampu mewujudkan keberpihakan secara nyata.

Sedikit Pengantar
Eksistensi pers mahasiswa[1] di Indonesia telah banayak memberikan kontribusi posotif. Dalam setiap peralihan rezim, hampir selalu dia menjadi pioner bersama-sama dengan gerakan mahasiswa. perselingkuhan antara pers mahasiswa dengan gerakan mahasiswa menjadi kekuatan massa yang bisa menumbangkan kekuasaan rezim. Mulai dari masa Orde Lama Soekarno dengan gerakan 66’ dan yang paling fenomenal adalah peristiwa Mei 1998. penumbangan rezim otoritarianisme Orde Baru dan turunnya Soeharto seolah menjadi ‘kemenangan abadi’ aktivis mahasiswa yang dimitoskan hingga hari ini. Saat itu, pers mahasiswa berperan besar dalam menyampaikan informasi yang mengakomodasi kepentingan rakyat yang selama ini terkungkung akibata represivitas milite ala Orde Baru.
Kini, setelah sembilan tahun reformasi berjalan, cita-cita perubahan yang didambakan tak kunjung bisa dinikmati. Kebebasan pers yang diberikan tidak cukup akomodatif untuk mengkaver masalah kerakyatan. Kebebasan yang dimiliki oleh berbagai media mainstream membuat pers mahasiswa kebingungan menentukan langkah. Pers umum jauh lebih berani dan vulgar dalam menyampaikan pemberitaan.[2] UU Pokok Pers memang sudah mampu memberikan erlindungan hukum terhadap pelaku media. Sayangnya, tidak sedikit media atau pelaku media yang bersembunyi di balik undang-undang ini.
Pers yang seharusnya bisa menjadi fungsi kontrol belum sepenuhnya bisa dilaksanakan. Kesejahteraan wartawan dinafikan. Akibatnya, wartawan menggunakan kartu persnya untuk mendapatkan uang dari narasumber sehingga muncul istilah ‘amplop’. Contoh lain adalah munculnya pers partisan, pengkapitalimean media, penggunaan media sebagai alat kampanye politik. Akibatnya, fungsi ideal yang seharusnya dijalankan menjadi mandul. Polarisasi kekuatan dan disorientasi ini merambah ke kalangan aktivis pers mahasiswa. Secara general, permasalahan yang dihadapi pers mahasiswa adalah kebingungan dalam penentuan ideologi dan cita-cita. Sebab, fungsi yang sudah mereka lakukan bertahun-tahun diambil alih secara frontal oleh media umum. Denga pemaparan sejarah pers mahasiswa dan permasalahan yang dihadapi setiap zamannya, meskipun tidak lengkap dan runtut, setidaknya kawan-kawan aktivis pers mahasiswa bisa menunjukkan kesadaran diri serta menentukan posisi yang selanjutnya bisa merumuskan strategi gerakan yanng prospektif dan proyeksional.

Sejarah Pers mahasiswa dari Masa ke Masa

Tidak terlalu jelas memang kapan pertama kali pers mahasiswa pertama kali muncul di Indonesia. Tapi satu hal yang pasti terbukti, dia hampir selalu ada di setiap perguruan tinggi di Indonesia. Demikian pula tidak ada catatan resmi berapa jumlah pers mahasiswa yang tetap eksis hingga kini. Namun, bisa diduga, jumlah pers mahasiswa hampir sebanding dengan jumlah perguruan tinggi ditambah jumlah fakultas di masing-masing perguruan tinggi tersebut. Bisa dibayangkan, betapa besarnya kekuatan pers mahasiswa jika memang kenyataan itu benar adanya.
Amir Effendi Siregar membagi sejarah pers mahasiswa dalam dua periode yaitu masa pra kemerdekaan dan paska kemerdekaan. Dua periode ini kemudian dibagi lagi menjadi enam zaman. Masa prakemerdekaan dibagi menjadi masa kolonial Belanda dan pendudukan Jepang. Sedangkan masa paska kemerdekaan dibagi menjadi zaman Demokrasi Liberal, Demokrasi Terpimpin, Masa Orde Baru. Masa Orde Baru ini dibagi lagi menjadi dua periode yaitu periode 1965/1966-1971/1974 dan 1971/1974-1980.[3]

1. Zaman Kolonial Belanda

Sejak zaman perjuangan kemerdekaan, pers mahasiswa dianggap telah mencatatkan diri sebagai counter attack terhadap media penjajah dan alat propaganda untuk merebut perjuangan nasional.[4] Tercatat Hindia Poetra, Oesaha Pemoeda, Jong Java, Soeara Indonesia Moeda pada medio 1920-an mewarnai coretan sejarah bangsa. Sesuai dengan niali-nilai yang dikandungnya, tidak aneh jika pers mahasiswa dipengaruhi oleh gerakan-gerakan kemahasiswaan dan gerakan perjuangan lainnya. Pers mahasiswa lahir seirama dengan kebangkitan nasional yang dipeloporio kaum muda, pelajar dan mahasiswa. Pers mahasiswa kala itu menjadi alat penyebaran ide tentang hakekat pembaharuan dan perjuangan dasar akan pentingnya kemerdekaan. Nugroho Notosusanto, sebagaimana dikutip Amir Effendi Siregar (1983:38) mengatakan, pers mahasiswa sudah mulai timbul pada masa penjajahan Belanda. Hanya saja baru sedikit yang bisa dikatakan profesional.
Jadi pada masa ini, pers mahasiswa lebih banyak menuangkan ide mereka dala media tercetak. Hal ini mengingat jumlah kaum terpelajar masa itu masih sedikit sehingga mereka memeerlukan sarana komunikasi massa untuk menyebarluaskan pemikiran mereka. Konsekuensinya, teknik jurnalistik menjadi permasalahan kedua.

2. Zaman Pendudukan Jepang
Pada masa ini pers mahasiswa tidak mencatat kemajuan berarti. Revolusi fisik dalam mencapai kemerdekaan menjadikan kehidupan politik menjadi tidak stabil. Isu kemerdekaan dan kebangsaan yang selama ini menjadi spirit utama pers mahasiswa pada masa kolonial Belanda diambil alih propaganda Jepang. Hanya ada brosur stensilan yang umumnya dikeluarkan oleh pemuda. Pada periode ini sulit membedakan antara penerbitan yang dikeluarkan mahasiswa dengan penerbitan yang dikeluarkan oleh pemuda.

3. Zaman Demokrasi Liberal
Tahun 1945 sampai dengan 1948 belum banyak pers mahasiswa yang lahir secara terbuka. Hal ini disebabkan eksistensi Republik Indonesia belum diakui oleh dunia internasonal sehingga pemudan dan mahasiswa terlibat secara fisik dalam mempertahankan kemerdekaan. Setelah tahun 150 barulah pers mahasiswa tumbuh satu persatu. Puncaknya, tahun 1955 komunitas pers mahasiswa mencapai puncak. Tercatat pada masa ini diwarnai dengan lahirnya berbagai komunitas pers mahasiswa di berbagai daerah di Indonesia.
Meningkatnya kuantias pers mahasiswa menyebabkan keinginan pengelola untuk meningktatkan mutu pers mahasiswa baik dari segi redaksional maupun isinya. Atas inisiatif Majalah GAMA di Yogyakarta maka diselenggarakanlah Konferensi pada bulan Agustus 1955. konferensi dihadiri oleh GAMA, Gajah Mada, Criterium, Media, Vivat, Ta Hsueh Ta Chih, Mahasiswa, Intelegensia, Duta Mahasiswa dan Fiducia. Kuatnya pengaruh media umum sehingga konferensi ini melahirkan dua organisasi yaitu Ikatan Wartawan Mahasiswa Indonesia (IWMI) dengan ketua Teuku Jacob dan Serikat Pers Mahasiswa Indonesia (SPMI) dengan ketua Nugroho Notosusanto. Konferensi ini juga berhasil melahirkan anggaran dasar serta Code Jurnalistik Mahasiswa.
Pada bulan Februari 1975 SPMI dan IMWI mengikuti Konferensi Pers Mahasiswa Asia I di Manila dengan mengirimkan Nugroho Notosusanto dn Kusnadi Hardja Sumantri sebagai anggota delegasi. Konferensi ini diikuti oleh sepulu negara yaitu Australia, Ceylon, Hongkong, India, Indonesia, Jepang, Malaya, New Zealand, Pakistan dan Filipina.
Pada masa ini pers mahasiswa mencapai puncak perkembangannya. Kebebasan yang diberikan untuk beraktivitas memunculkan peluang bagi seluruh personel pers mahasiswa memaksimalkan potensi yang dimiliki. Hal ini terlihat dari keterlibatanj IMWI dan SPSI dalam aktivitas pers internasional. SPSI dan IMWI dianggap represantatif karena didukung oleh banyak pers mahasiswa tanah air.
Warna intelektualisme begitu kuat dalam pers mahasiswa era 1950-an. Dalam menyikapi setia persoalan, pers mahasiswa selalu menggunakan pendekatan secara ilmiah. Paling tidak pers mahasiswa bertindak secara obyektif dan kritis. Obyektif maksudnya pendapat yang diajukan bisa diuji oleh siapapun juga sedangkan kritis berarti menuntut wartawan untuk meneliti, memperdalam masalah tanpa musah dihalangi oleh prasangka.

4. Zaman Demokrasi Terpimpin
Dengan sistem politik ini, pemerintah melakukan kontrol yang tegas terhadap penerbitan media. Pers diharuskan untuk menyuarakan kepentingan golongan dan partai politik tertentu. Pers bebas yang tidak berafiliasi dengan partai politik tertentu tidak diperkenanakn berkembang. IPMI yang bebas dan tidak terikat dengan kepentingan politik tertentu menjadi sulit berkembang. Terjadi diskurus internal antara keinginan untuk berafiliasi dengan partai politik dan mempertahankan independensi IPMI dan anggotanya.
Dalam kondisi seperti ini, pers mahasiswa banyak mengalami kemunduran dan bahkan mati secara perlahan-lahan. Gajah Mada dan GAMA di Yogyakarta tidak mampu nbertahan hidup. Di Jakarta, Majalah Forum dan Mahasiswa berhenti terbit. Akhir periode ini muncul tekanan terhadap organisasi IPMI dengan tuduhan dari massa kiri yang menyatakan IPMI adalah anak dari Masyumi dan Partai Sosialis Indonesia. IPMI tidak mencantumkan MANIPOL-USDEK dalam anggaran dasar dan anggaran rumah tangganya, sesuatu yang diwajibkan Soekarno kala itu.

5. Zaman Demokrasi Orde Baru (1965/1966-1971/1974)

Setelah kegagalan peristiwa Gerakan 30 September, terlihat suatu usaha untuk melenyapkan sistem politik demokrasi terpimpin. IPMI sebagai organisasi pers mahasiswa terlibat secara penuh proses pelenyapan itu. Keluarnya Surat Perintah Sebelas Maret menyebabkan berakhirnya kekuasaan Soekarno dan kekuatan politik yang mendukungnya. Bersamaan dengan itu lahir surat kabar dan majalah mahasiswa yang keseluruhannya adalah anggota IPMI atau menyataka diri sebagai anggota IPMI.
Mahasiswa Indonesia, Harian KAMI, Mimbar Demokrasi adalah surat kabat terkemuka yang dikelola oleh pengurus IPMI. Pada awal periode ini, pers mahasiswa dengan IPMI sebagai induk kembali mencapai puncaknya. Tetapi terdapat perbedaan yang cukup besar antara pers mahasiswa masa 1950-an dengan awal masa Orde baru. Awal dari periode ini, tampak jelas terlihat bahwa pemberitaan yanng dimuat media mengandung tendensi untuk menjatuhkan kejelekan sistem demokrasi terpimpin. Pertarungan IPMI dikancah politik membuat dia diakui oleh Menteri Penerangan, sejajar dengan organisasi pers lainnya.
Pengganyangan terhadap Soekarno baru terhenti ketika Orde Baru menata kembali perekonomian yang porak poranda. Pada titik inilah pers mahasiswa ikut mencari, merumuskan, dan menegakkan ideologi pembangunan. Kesimpulan yang diambil Raillon (1986:332) ketika melakukan penelitian terhadap Mahasiswa Indonesia adalah Mahasiswa Indonesia juga telah menjalankan fungsi lainnya yang boleh jadi lebih penting, yaitu berupa sumbangan bagi tegaknya sebuah ideologi Orde Baru. Selama hampir delapan tahu—pada hampir 400 penerbitan—Mahasiswa Indonesia secara teratur mengemukakan gagasan yang intinya berupa keinginan mereka terhadap modernisasi dan pembanguna Indonesia.[5]

6. Zaman Demokrasi Orde Baru (1971/1974-1980)
Kehidupan politik yang dikatakan liberal untuk sementara waktu ternyata kembali bergeser ke arah otoritarian. Elit politik berupaya menyusun format politik sebagai penegas kekuasaan politik yang baru saja didapatnya. Sedangkan untuk dunia kemahasiswaan dikeluarkan konsep back to campus. IPMI dan pers mahasiswa yang berada di luar kampus mau tidak mau ikut terbawa arus politik saat itu. Pada konggresnya yang ke III di Jakarta, setelah melalui perdebatan sengit, IPMI menerima konsep back to campus ini.
Tahun 1971-1974 bisa dikatakan sebagai masa kemunduran era keemasan pers mahasiswa. Puncaknya, peristiwa 15 Januari 1974. Bulan madu antara mahasiswa dengan rezim Orde Baru berakhir antiklimaks. Mereka yang mencoba menjadi oposisi harus siap ditindak tegas. Pemimpin-pemimpin mahasiswa diadili, Mahasiswa Indonesia dan Harian KAMI dilarang terbit bersamaan dengan pembredelan mingguan Nusantara dan Ekspres, surat kabar Indonesia Raya, Abadi, Pedoman dan Jakarta Times.
Pembredelan terhadap beberaa pers mahasiswa tidak serta merta membuat mereka dilarang terbit secara umum. Pers mahasiswa didalam kampus tetap diberi angin segar sebab pers mahasiswa berada dalam struktur konsolidasi format baru sistem politik Indonesia. Lahirlah Surat Kabar Kampus UI ‘Salemba’, Surat Kabar Mahasiswa UGM ‘Gelora Mahasiswa’, ‘Atmajaya’ Unika Atmajaya, ‘Derap Mahasiswa’ (IKIP Yogyakarta), ‘Arena’ (IAIN Yogyakarta) dan Surat Kabar Mahasiswa ‘Airlangga’ Unair. Pers mahasiswa yang sesuai dengan struktur konsolidasi pemerintah dibiarkan berkembang. Bahkan seluruh penerbitannya diberi subsidi oleh pemerintah melalui birokrat kampus sehingga ketergantungan pers mahasiswa terhadap pemerintah menjadi begitu tinggi. Pada Konggres IV IPMI belum juga bisa memecahkan konflik internal untuk mencari jalan keluar apakah akan eksis di luar kampus atau justru di dalam kampus. Tetapi meskipun secara kelembagaan ada di dalam kampus, beberapa pers mahasiswa juga tetap menyoroti kebijakan yang berkembang di masyarakat sebagai kontrol sosial. Meskipun pers umum juga melakukan pemberitaan serupa tapi bisa dipastikan tidak ada yang seberani dan seradikal pers mahasiswa.
Awal 1978, beberapa harian umum seperti Kompas, Sinar Harapan, Merdeka, Indonesian Times, Sinar Pagi dan Pelita dibredel. Kekosongan ini dimanfaatkan oleh pers mahasiswa untuk unjuk gigi. Mereka datang dengan pemberitaan yang keras. Orientasi politik pers mahasiswa menjelang Pemilu 1977[6] terus menguat bahkan cenderung memanas mendekati Sidang Umum MPR 1978. Oplah surat kabar mahasiswa pun mencapai puncaknya. Gerakan yang dikoordinasi oleh Dewan Mahasiswa terus meluas ke berbagai daerah dan warna politiknya kian terasa ketika menolak pencalonan Soeharto sebagai presiden. Sikap anti Soeharto tercermin dari headline yang dibuat pers mahasiswa kala itu. Salemba menulis Mahasiswa Menginginkan Soeharto Tidak Jadi Presiden Lagi. Sedangkan Kampus menulis: Aksi Mahasiswa Bandung Menggugat 27 Desember 1977, Gelombang Pertama Menolak Dukungan Terhadap Pencalonan Suharto.
Kebijakan NKK/BKK oleh Daoed Joesoef segera mendatangkan kritik pedasa dari mahasiswa. Mahasiswa beranggapan kebijakan NKK/NKK hanya bertujuan untuk membunuh hak-hak politik mahasiswa dengan pembubaran Dewan Mahasiswa. pembubaran Dewan Mahasiswa sedikit banyak mempengaruhi kualitas protes mahasiswa karena perlawanan yang dilakukan tidak sesolid semangat sebelumnya. Bahkan banyak pengamat menilai protes ini sama sekali tidak idealis karena hanya memprioritaskan kepentingan mahasiswa sendiri. Gerakan perlawanan yang dilakukan tidak mengandung esensi politik.
Konsekuensi logis dari penerapan NKK/BKK adalah semua kegiatan mahasiswa berada dalam pengawasan BKK. Jika pada masa sebelumnya, manajemen organisasi pers mahasiswa berada dalam garis dan struktur Dewan Mahasiswa maka pada masa paska NKK/BKK struktur pers mahasiswa diharuskan masuk pada struktur BKK. Namun tidak semua pers mahasiswa bersedia masuk dalam struktur BKK. Di beberapa universitas aktivis pers mahasiswa menolak karena bersikeras untuk mempertahankan independensinya. Salemba dan Gelora Mahasiswa contohnya karena didukung oleh rektir yang aspiratif (Tempo:17/5/1980).
Rektor UI, Prof. Dr. Mahar Mardjono menempatkan Salemba langsung di bawah perlindungan dan tanggung jawabnya. Dia memberi kebebasan penuh kepada pengurus Salemba untuk menentukan kebijakan redaksional. Sikap serupa juga diperlihatkan Prof. Dr. Soekadji Ranuwihardjo, Rektor UGM terhadap Gelora Mahasiswa. Di ITB, Prof. Dr. Iskandar Alisyahbana secara terang-terangan menolak pemberlakuan NKK/BKK dan memberi keleluasaan penuh kepada Kampus sebagai badan independen.
Ada dua permasalahan yang menjadi dominasi pemberitaan ketiga media di atas. Pertama, pengadilan terhadap mereka yang menamakan diri sebagai Gerakan Anti Soeharto dan kedua protes terhadap kebijakan NKK/BKK. Perlawanan yang diserukan bahkan tidak hanya ditujuan kepada kebijakan yang sifanya politis tapi juga kepada pribadi Daoed Joesoef sendiri. Hal ini bisa dilihat dari headline Salemba edisi 5 Januari 1980 dengan berjudul NKK/BKK Otoriter dan Daoed Joesof Tak Konsisten (Siregar, 1983:103)
Sikap keras pers mahasiswa terhadap pengadilan mahasiswa dan kebijakan NKK/BKK menghadapkan pers mahasiswa pada hantu lama bernama pembredelan. Belum satu tahun Gelora Mahasiswa diberi nafas kehidupan, mereka kembali dilarang terbit. Selanjutnya, Departemen Penerangan mencabut izin koran Alma Mater IPB, Media ITS, Airlangga Unair. Sedangkan pers mahasiswa lain yang dilarang terbit adalah Kampus ITB pada April 1980 dan terakhir Salemba UI pada Mei 1980 (Tempo:17/5/1980).
Namun sebagaimana yang dikatakan Atmakusumah (1981:54-56), pers mahasiswa dalam usianya yang relatif pendek, pers mahasiswa mampu mengobarkan semangat perlawanan terhadap kebijakan pemerintah lewat pilihan berita, artikel, maupun editorialnya. Pilihan kata dan bahasa yang lugas dan apa adanya menjadikan pers mahasiswa benar-benar menjadi pers alternatif di tengah tekanan keras pemerintah Orde Baru.

Kebangkitan Kembali Pers Mahasiswa

Daoed Joesof sejatinya berhasil menerapkan konsep NKK/BKK pada masa kepemimpinannya. Sayang, keberhasilan itu tidak diikuti dengan pengangkatan dirinya lagi sebagai Menteri Pendidikan. Dia akhirnya digantikan oleh Nugroho Notosusanto. Menteri Nugroho Notosusanto sebenarnya memberi ruang gerak lebih kepada lembaga kemahasiswaan. Dia melakukan pengendoran terhadap kebijakan NKK/BKK. Pimpinan universitas diberikan keleluasaan untuk memodifikasi NKK/BKK sesuai dengan kebutuhan kampusnya. Tetapi, banyak rektor yang tidak memanfaat celah ini karena ketakutan terhadap protes mahasiswa. Birokrat kampus seolah enggan melepaskan kekuasaannya terhadap mahasiswa yang terlanjur hegemonik. Mahasiswa masih saja dibatasi ruang geraknya.
Meninggalnya Nugroho Notosusanto mengantarkan Prof. Dr. Fuad Hassan, Guru Besar Fakultas Psikologi UI menjadi Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Gaya rileks Fuad Hassan diharapkan memecahkan kebekuan dunia kemahasiswaan yang beku akibat kebijakan NKK/BKK. Selanjutnya Fuad membentuk tim yang diketuai Suripto untuk meneliti keadaan dunia kemahasiswaan. Dari hasil pertemuan Suripto dengan mahasiswa di perguruan tinggi negeri dan swasta di Jakarta, Bandung, Bogor, Yogyakarta, Malang, Surabaya, Medan dan Ujung Pandang diketahui bahwa 99,5% mahasiswa hanya study oriented. Jumlah ini nyaris seluruhnya cuek, apatis, dan acuh tak acuh terhadap NKK/BKK. Hanya 0,5% yang peduli dan dibagi menjadi dua jenis. Yaitu yang berpandangan kritis idealistis dan radikal. Yang radikal inilah yang dengan harga mati mempersoalkan Dewan Mahasiswa (Editor:2/12/1989).
Kebangkita pers mahasiswa sejatinya sudah dilakukan sejak lama oleh mahasiswa terutama untuk menghidupkan kembali Salemba dan Gelora Mahasiswa. Namun usaha ini selalu gagal akibat efek traumatis yang menganggap pers mahasiswa hanya menggangu ketenangan kampus. Pihak rektorat bersedia menerbitkan pers mahasiswa dengan syarat pejabat kampus akan mengontrol isi pemberitaannya. Efek ini membawa penerbitan kampus yang dikelola bersama antara mahasiswa dengan dosen. Misalnya, Universitas USU, Warta UI, Manunggal Undip, Gema Almamater Unpad, Mimbar Unibraw, Identitas Universitas Ujung Pandang (sebelum menjadi Unhas) dan Inovasi Universitas Sam Ratulangi. Penerbitan ini tidak ubahnya sebagai Biro Hubungan Masyarakat. Abdulhamid Dipopramono menulis, suatu media yang hanya difungsikan sebagai corong universitas.[7]
Kebangkitan kembali pers mahasiswa ditandai dengan lahirnya Majalah Balairung pada 8 Januari 1986. Majalah ini berembrio dari penerbitan tingkat fakultas dan jurusan. Berdasarkan hasil Seminar Pers Mahasiswa se-UGM pada 29 Oktober 1985 yang diselenggarakan majalah Teknik Sipil Fakultas Teknik Clapeyron. Balairung lahir dengan motto Nafas Intelektualitas Mahasiswa dan memiliki orientasi yang kuat. Hal ini diyakini menjadikan eksistensi Balairung dalam dunia pers mahasiswa Indonesia tidak diragukan lagi. Disamping itu, dukungan Prof. Dr. Koesnadi Hardjasoemantri, mantan aktivis pers mahasiswa, menjadikan ruang gerak Balairung semakin leluasa.
Sementara di Jakarta, atas prakarsa majalah Fisip Universitas Nasional (Unas) pada Oktober 1986 lahir lembaga pers mahasiswa Solidaritas. Solidaritas dipimpin oleh Amin Husin Daulay, mantan Pemimpin Umum Politika. Tetapi patut dicatat, Solidaritas tidak masuk struktur BKK meskipun BKK di Unas masih aktif. Perjalanan Solidaritas juga sempat diwarnai dengan pemanggilan kepada Pemimpin Umumnya oleh Laksusda Jaya. Dihadapan petugas Laksusda, Amir Husin dipaksa untuk menandatangai surat pernyataan untuk tidak menerbitkan koran Solidaritas lagi. Pengurus Solidaritas tidak kehilangan akal terhadap larangan ini. Setahun kemudian, Ade Fachrul ditunjuk menjadi Pemimpin Umum/Redaksi yang membidani penerbitan majalah. Sebab, dalam perjanjian dengan Laksusda hanya melarang penerbitan koran Solidaritas. Jika melahirkan penerbitan lain tentu tidak melanggar perjanjian.
April 1988 LPM Unas menerbitkan majalah Mimbar Mahasiswa dengan visi yang tidak jauh beda dengan koran Solidaritas. Sayang, pada penerbitan pertama, Amir Husin dipanggil kembali oleh Laksusda dan dipaksa kembali untuk menandatangani perjanjian yang menyatakan LPM Unas tidak akan melakukan penerbitan apapun. Sejak itu, kantor LPM Unas disegel dan terjadi pembekuan terhadap seluruh kegiatan. Namun penyegelan tidak serta merta menghentikan aktivitas pengurus Solidaritas. Mereka meniru gaya Balairung dengan mengadakan pelatihan, seminar dan diskusi dengan menhadirkan mahasiswa sebagai pembicara yang duduk sejajar dengan pakar.
Solidaritas bahkan bisa membaca ketidakpuasan mahasiswa Jakarta dengan kondisi kampusnya. Pada Juli 1987 Amir Husin membentuk Depot Kreasi Jurnalistik Jakarta Forum (DKJ Jakarta Forum) sebagai lembaga yang mengakomodasi aspirasi aktivis pers mahasiswa Jakarta. Eksistensi DKJ Jakarta Forum terbukti dari pameran keliling Lukisan yang diselenggarakan di Jakarta, Bandung, Salatiga dan Yogyakarta. Bahkan keberadaan forum ini semakin penting menyusul pembekuan yang dilakukan Rektor Unas terhadap LPM Solidaritas. Pembekuan ini diawali Aksi Gugat Takdir yang dimotori oleh Nurdin Fadli, Imran Zein Rolas dan Petrus Barus. Aksi ini kemudian diikuti oleh ratusan mahasiswa Unas menuntut rektor Sultan Takdir Alisyahbana untuk mundur dari jabatannya. Imbas dari aksi ini, LPM dibekukan, tiga mahasiswa di atas diskors oleh Dekan Fisip dan Amir Husin dipecat dari Unas. Pembekuan ini memberi dampak positif bagi Jakarta Forum karena menjadi sentral informasi bagi aksi-aksi mahasiswa Jakarta.

Kemana Harus Melangkah?[8]

Aktivis pers mahasiswa yakin bahwa pers mahasiswa adalah pers yang bersandar pada idealisme, pers yang kritis, sehingga punya potensi besar untuk melakukan perubahan. Setiap generasi dalam setiap era, aktivis pers mahasiswa selalu mencatat keberhasilan seniornya yang dikristalkan menjadi sebuah mitos. Mitos yang punya kesamaan karakter dengan gerakan mahasiswa ini kemudian diwariskan kepada juniornya. Sehingga tidak jarang perjalanan pers mahasiswa di satu masa masih terhegemoni oleh keberhasilan generasi sebelumnya. Hal yang terjadi paska gerakan 1998.
Karakter khas mahasiswa adalah kaya dengan gagasan fundamental. Sayang, hanya sedikit dari mereka yang memberikan gagasan bagaimana mewujudkan ide fundamentalis itu. Gagasan dari gerakan mahasiswa, termasuk pers mahasiswa di dalamnya, seringkali terhenti pada tataran wacana. Tanpa ada penyikapan bagaimana wacana itu direalisasikan menjadi aksi konkret.
Hal ini diyakini juga menjadi penyebab gagalnya reformasi yang dicita-citakan mahasiswa. Grand design mahasiswa kala itu: turunkan Soeharto dan antek-anteknya. Tapi jarang ada yang berpikir, apa yang harus dilakukan setelah Soeharto jatuh. Bagaimana cara menghapus supremasi militer atas sipil sama sekali tidak terpikirkan. Bisa ditebak, hampir satu dekade reformasi bergulir supremasi sipil atas militer sebagaimana kondisi ideal yang diinginkan mahasiswa belum menjadi kenyataan.
Dalam konteks pers mahasiswa, ketika semua media informasi harus melewati kantor Menteri Penerangan, pers mahasiswa menjadi pers alternatif dengan berita-berita yang tajam dan lugas. Lihat bagaimana nasib Tempo, Detik dan Editor yang mengalamai nasib pembredelan. Bredel seolah-oleh menjadi hantu bagi independensi media dalam menghadirkan berita.[9] Tugas pers mahasiswa kala itu tidak hanya bersifat informatif tapi juga sebagai media penanaman ideologi. Dia menjadi jembatan antara gerakan mahasiswa dengan realita politik serta kepentingan birokrat kampus.
Ketika kran reformasi dibukan sebesar-besarnya, media massa diberi ruang gerak yang luas, mahasiswa dihadapkan pada pertanyaan: kemana kita harus melangkah? Pers mahasiswa, dengan karakter kuat mahasiswa di dalamnya, acapkali kebingungan menentukan langkah ketika diberi kebebasan untuk memilih. Kultur ketertindasan yang lekat selama ini menjadikan mahasiswa susah untuk menentukan gerak langkah. Kebebasan yang didapat tidak menjadikan pers mahasiswa berteriak girang namun lebih pada kebingungan pada penentuan sikap.
Kenyataan yang terjadi belakangan ini, pers mahasiswa nyaris kehilangan popularitasnya. Tidak banyak mahasiswa yang mengetahui eksistensi pers mahasiswa kecuali pengurus itu sendiri. Paling banter hanya dikenal sesama kalangan aktivis, baik di lingkungan kampus maupun kampus lainnya. Ibaratnya, hidup segan mati tak mau.[10] Itu baru satu persoalan diantara sekian persoalan yang dihadapi pers mahasiswa. belum lagi perpecahan ideologi di antara sesama penggiat pers mahasiswa itu sendiri dengan pecahnya PPMI.[11]
Menjawab tantangan di atas maka idealisme pers mahasiswa adalah kata kunci untuk menjelaskan perubahan-perubahan yang harsu dilakukan pers mahasiswa.

Agus Lenyot
Diterbitkan oleh Jurnal Kajian Budaya Program Pasca Sarjana Unud, dengan pengubaha seperlunya
Catatan Akhir
[1] Disini sengaja menggunakan istilah pes mahasiswa dan bukan pers kampus atau penerbitan kampus. Hal ini didasari pemikiran penulis, bahwa pers mahasiswa adalah organisasi media yang dikelola oleh mahasiswa secara independen. Catatan: hanya pengelolaannya. Sedangkan sumber dana tetap bersumber dari birokrat kampus. Sedangkan istilah pers kampus atau penerbitan kampus lebih berkonotasi akulturasi kepentingan mahasiswa dengan birokrat kampus. Hanya saja dalam penerbitan kampus, isi dan pemberitaan harus melalui sensor rektorat sebagai penyuplai dana.
[2] Fenomena ini seolah menjadi kegenitan di kalangan media paska 1998. Beberapa media dengan berani mengeluarkan headline yang bisa disebut panas. Contohnya, Rakyat Merdeka dengan headline ‘Mulut Mega Bau Solar’, “Mega Lebih Ganas Dari Sumanto”, atau “Mega Lintah Darat”. Masih banyak media-media yang menggunakan kata-kata sarkastis dalam pencitraan kebijakan pemerintah. Bandingkan dengan masa Orde Baru. Hitung berapa media yang berani menyoroti kebijakan pemerintah. Media yang berani menyoroti kebijakan pemerintah apalgi melakukan kritik pedas harus siap-siap menghadapi ancaman bredel. Tempo, Detik dan Editor sudah menjadi korban bredel Menteri Penerangan pada 1994.
[3] Gambaran sejarah pers mahasiswa dalam babakan periode ini mengacu pada tulisan Amir Effendi Siregar. Pers Mahasiswa, Patah tumbuh Hilang Berganti. PT Karya Unipress. 1983. Buku ini membahas perkembangan pers mahasiswa dari masa-masa.
[4] Agung Sedayu. Advokasi Oleh dan Untuk Pers Mahasiswa (Mempertegas Sikap dan Peran Pers Mahasiswa). Makalah disampaikan dalamPelatihan Jurnalistik lanjut Nasional oleh LPM Jumpa Bandung 17-21 April 2005. Penulis adalah mantan Sekjen PPMI periode 2004-2005.
[5] Kesimpulan ini dikutip dari Didik Supriyanto. Perlawanan Pers Mahasiswa. Protes Sepanjang NKK/BKK. Penerbit Pustaka Sinar Harapan. 1998
[6] Orientasi politik pers mahasiswa terlihat dari porsi pemberitaan. Pada masa ini, Salemba dan Gelora Mahasiswa hampir didominasi oleh berita-berita politik. Bahkan untuk ukuran sebuah penerbitan judul yang diambil termasuk berani mengingat dominasi Orde Baru sedang ada di puncak. Selengkapnya lihat: Daniel Dhakidae. Penerbitan Kampus: Cagar Alam Kebebasan Pers. Prisma 10, Oktober 1977
[7] Abdulhamid Dipopramono. Konsistensi Konseptual Gerakan Mahasiswa dan Posisi Kelompok Studi. Kompas 26 April 1989.
[8] Pertanyaan yang paling sering diajukan dalam pelatihan pers mahasiswa paska kejatuhan Soeharto. Setelah perannya sebagai pers alternatif yang berani berteriak lantang tergantikan oleh pers mainstream, banyak pers mahasiswa beralih menjadi pers komunitas. Dia tidak lagi menghadirkan berita-berita bernada kritik kepada pemerintah namun kembali ke kampus sebagai jembatan antara mahasiswa dengan kaum elit kampus. Produk yang dihadirkan tidak lagi dengan nuansa konservatif. Kini pers mahasiswa hadir dalam bentuk jurnal, kumpulan cerpen atau media online. Perubahan yang saya kira wajar mengingat kemapanan pers mainstream dalam mengolah sebuah isu dengan tensi tinggi tidak mungkin ditandingi oleh pers mahasiswa. Maka pers mahasiswa harus berani menghadirkan berita dengan gaya sastrawai sebagaimana yang dilakukan Tempo. Pers mahasiswa harus berani memainkan isu-isu yang sifatnya lokal dan tidak lagi bermain dalam skala nasional. Pers mahasiswa bisa menjadi media kontrol bagi daerah masing-masing.
[9] Media massa waktu harus memiliki SIUPP yang dikeluarkan oleh Departemen Penerangan. Bandingkan dengan pers mahasiswa yang tidak terikat dengan segala macam aturan dan bebas tertib seijin pemimpin perguruan tinggi yang bersangkutan.
[10] Yanto. Nasib Tragis Pers Mahasiswa.. Mahasiswa FE Universitas Muhamadiyah Malang. Artikel Pendidikan Network. 13 Oktober 2004
[11] Dalam tubuh pers mahasiswa sendiri terjadi polarisasi kekuatan yang mencoba mengkritisi kemandegan Perhimpunan Pers Mahasiswa Indonesia (PPMI). Mandulnya PPMI akibat bentuknya yang strukutral tanpa efektivitas kerja membuat sebagian pengurus pers menginginkan wadah alternatif yang lebih aspiratif. Seperti pembentukan Forum Komunikasi Pers Mahasiswa. Lihat catatan Pemimpin Redaksi Balairung, Lukman Hakim Arifin. Cerita Panjang dari Lombok. Balairung Edisi 32/Th.XV/2000.

Iklan

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: