Agus Lenyot

Tolak Politisasi atas Tubuh

Posted in Kontemplasi by Wayan Agus Purnomo on September 20, 2008

Dalam beberapa tahun terakhir, masyarakat kita dikotomikan ke dalam ke dalam kelompok-kelompok tertentu. Disatu sisi, terdapat kelompok yang mengatasnamakan mayoritarian sedangkan di sisi lain ada yang mengidentifikasikan dirinya menjadi kelompok minoritarian. Dikotomi ini kemudian bergerak arah kelompok bermoral dan tidak bermoral. Bila dikotomi ini tidak dijembatani perpecahan dan varian-varian masalah sosial yang mengerikan adalah sebuah keniscayaan.

Bangsa ini terjerumus kedalam kesumiran batas antara benar dengan salah, baik dengan buruk, hitam dengan putih dan moral dengan amoral. Batas itu menjadi bias dan simpang siur. Kita berada pada satu keadaan “ketidakpastian moral” (indeterminancy of moral), pada satu garis abu-abu moral dan pada satu titik ambiguitas moral.

Pergerakan terhadap pembebasan moral itu disebabkan moralitas mengalami distorsi atau degradasi dan bahkan dicemari sendiri oleh pemegang kekuasaan. Regulasi yuridis seringkali diterabas oleh mereka yang seharusnya menjadi pelopor dalam penegakan hukum dan moral. Aparat hukum dianggap leluasa menjustifikasi mana yang salah dan mana yang benar. Akibatnya, ukuran dan kriteria kebenaran tidak lagi berdasarkan kesepakatan bersama melainkan lebih pada keinginan penguasa.

Kegagalan penguasa dalam menerjemahkan keinginan politik warga negaranya dikhawatirkan menimbulkan pelanggaran terhadap hak asasi warganya. Ketidakmampuan aparatur negara ini terlihat dari banyaknya aturan-aturan yang justru menunjukkan ketidakberpihakan terhadap kepentingan rakyat. Di beberapa wilayah, semakin banyak kelompok etnik yang memandang dirinya sebagai kelompok kultural elitis. Akibatnya, potensi memandang kelompok lain sebagai kelompok lawan juga akan semakin tinggi. Perbedaan dan keragaman tidak bisa dijadikan instrumen untuk memperkaya kazanah budaya bangsa.

Ketidakpekaan pemerintah dalam memandang perspektif keragaman kultural terlihat dari keinginan untuk meregulasikan moralitas, yang notabene adalah ruang privat warga negaranya, ke dalam perundangan khusus. Pemerintah mungkin lupa, moralitas tidak mungkin bisa ditanggulangi dengan memberlakukan hukum formal, apalagi jika dipandang secara sempit atau bahkan multitafsir. Cara-cara seperti ini, rentan terhadap penafsiran egoistik sehingga dengan mudah menyalahkan dan mengkambinghitamkan pihak-pihak tertentu.

Budaya patriakal bangsa kita lebih tidak menunjukkan ketidakberpihakan terhadap korban-korban kejahatan seksualitas. Penempatan moralitas dalam konteks seksualitas sebagai kultus adalah sebuah cara pandang keliru. Sangat tidak disadari bahwa moralitas adalah persoalan yang teramat kompleks. Kekerasan verbal, penyelewengan, kebohongan, korupsi dan ketidakpekaan terhadap jeritan nasib rakyat miskin juga merupakan substansi persoalan moralitas. Kemapanan moral hanya dapat dibangun dengan kepekaan sosial berupa kepedulian terhadap sesama, keterbukaan dan penghormatan terhadap martabat manusia dan bukan dengan pemberlakuan hukum formal yang cenderung kaku dan legalistik.

Sebagian masyarakat kita tidak setuju terhadap moralisme sebagai paham yang menempatkan moralitas sebagai sebuah ideologi yang harus dijunjung tinggi dan berlaku mutlak. Sikap yang memberlakukan norma-norma hukum secara kaku dan tidak tepat justru akan menimbulkan masalah baru daripada menyelesaikan masalah moral yang sebenarnya. Ali-alih melindungi perempuan dan anak-anak sebagai korban, regulasi pornografi dan pornoaksi justru menempatkan mereka sebagai pelaku kriminal. Perda Kota Tanggerang Nomor 8 Tahun 2005 menjadi contoh ironis yang berbuntut korban salah tangkap.

Salah seorang yang ditangkap dan diadili adalah Ny Lilis Lindawati, istri seorang guru SD Negeri V di Gerendeng Tanggerang. Di pengadilan hakim tetap menyatakan dia sebagai pekerja seks komersial dan diharuskan membayar denda Rp.300.000 atau kurungan delapan hari. Lilis menolak keras dakwaan itu. Meskipun akhirnya terbukti salah tangkap, tidak ada rasa sesal dari pemda setempat atas kasus ini.

Upaya-upaya ke arah penghapusan kekerasan seksual dalam segala bentuk tidak seluruhnya bisa didekati dengan hukum positif dan melibatkan kekuasaan negara. Penerapan cara seperti ini dalam beberapa kasus justru menimbulkan dampak-dampak yang merugikan, menderitakan, dan mengkriminalisasi pihak-pihak yang justru harus mendapat pelindungan hukum.

Pada sisi lain bahasa-bahasa hukum yang legalistik bisa membatasi, mereduksi dan menghambat ekspresi-ekspresi dan ruang gerak warga. Negara seharusnya bisa menjamin kebebasan ekspresi tubuh warganya. Pelaksanaan sebuah regulasi tidak seharusnya membuat orang lain kehilangan haknya untuk menikmati kebebasan dan hak yang sama terutama yang menyangkut tubuhnya. Persoalan mengenai tubuh dibuat terlalu sederhana. Pasal-pasal yang termuat dalam RUU Pornografi sangat multitafsir sehingga rentan terhadap politik represi. Politik seperti ini secara leluasa memberikan legitimasi sebagai kekuatan tirani baru yang mengkambinghitamkan kaum hawa sebagai penggoda laki-laki. Perempuan dianggap menjadi biang kerok keruntuhan moralitas seksualitas bangsa ini. Rekayasa semacam ini dirancang sedemikian rupa sebagai politik bias jender untuk melanggengkan dan menghegemonikan budaya patriakat kita.

Dalam konteks regulasi pornografi, ketidakjelasan ruang lingkup dan batasan pornografi bisa menjadi bumerang bagi negara untuk menjustifikasi kesalahan warganya. Ketidakjelasan konsep pornografi dan upaya membakukan standar kesusilaan berdasarkan pemahaman satu kelompok tertentu akan hakikat moralitas cenderung membatasi hak-hak kebebasan seseorang untuk berekspresi. Ketidakjelasan konsep ini, yang maksud awalnya adalah sebagai upaya pencegahan terhadap kejahatan seksualitas, justru bepotensi menyeret banyak pihak sebagai pelaku kriminal.

Pada akhirnya, RUU Pornografi akan diskriminatif terhadap masyarakat miskin dan pedesaaan. Mereka yang mandi telanjang di sungai-sungai, ibu-ibu yang menyusui anaknya di tempat-tempat umum karena keterbatasan akses ruang privat, turis-turis yang sedang berjemur dipantai, seniman-seniman yang menggelar kesenian rakyat, ataupun olahragawan dari cabang tertentu kemungkinan besar bisa didakwa sebagai pelaku kriminal seksualitas. Catat: hanya karena mengundang nafsu syahwat manusia lain!

Konsep yang tidak jelas ini menyebabkan RUU Pornografi sarat diwarnai logika aneh. Globalisasi dianggap ancaman terhadap tata nilai yang sudah ada serta menyebabkan pergeseran nilai dan melanggengkan budaya permisif sehingga penyebaran pornografi akan lebih mudah dan menghancurkan moralitas dan etika bangsa. Berdasarkan alasan ini penyusun RUU Pornografi berpendapat perlu ada perlindungan religius dan upaya-upaya konkret untuk mencegah masalah yang disebabkan tindakan yang asusila dan amoral dari orang-orang individualis. Ada upaya massif untuk membenturkan kepentingan kelompok dengan kepentingan individu. Padahal jika ini dipaksakan, integrasi bangsa menjadi taruhannya.

Pergeseran nilai dan tatanan budaya adalah sebuah keniscayaan dalam dinamika masyarakat. Dia tidak boleh distatisasikan ke dalam aturan yang kaku dan formal. Budaya yang kita anut sekarang belum tentu akan sama budaya yang dipahami dalam 50 tahun ke depan. Dengan legalisasi moral berdasarkan pemahaman sebuah kelompok tertentu, jelas ini merupakan bentuk pemaksaan budaya oleh kelompok mayoritas terhadap kelompok minoritas yang belum tentu cocok dengan keragaman kultural bangsa Indonesia.

RUU Pornografi berusaha memaksakan standar etika, moral, ahklak, dan kepribadian luhur dengan standar yang tidak jelas. Pemaksaan ini bisa diartikan sebagai pemaksaan revolusi kebudayaan dimana keragaman budaya yang ada diseragamkan melalui penerapan standar etika, moral dan akhlak yang tunggal.

Dari ketentuan itu sudah jelas, regulasi terhadap moralitas berbenturan dengan beragam pasal dalam konstutisi. RUU Pornografi menabrak begitu banyak pasal-pasal yang sangat substansif dalam persoalan hak asasi dalam UUD 1945. Rancangan regulasi ini juga tumpang tindih dengan UU Perlindungan Anak dan KUHP. Ironisnya, ancaman hukuman terhadap penjahat pornografi jauh lebih tinggi dibandingkan pelaku korupsi.

Disamping melanggar konstitusi dan prinsip dasar hak asasi manusia, RUU Pornografi juga melanggar asas praduga tak bersalah. Akan menjadi perdebatan siapa yang berhak menentukan bagian tubuh mana yang dikatakan memiliki daya tarik seksual maupun sensual. Sensualitas merupakan konsep yang dikonstruksi oleh pikiran dan bukan pada obyek atau bagian tubuh tertentu. RUU Pornografi juga berpotensi bias jender dengan menempatkan perempuan sebagai penyebab kemesuman dan penimbul birahi. Di negara paling konservatif sekalipun, aturan mengenai pornografi dibuat bukan untuk melarang tapi untuk melindungi kepentingan warga negaranya. Anehnya di Indonesia, perempuan ditempatkan sebagai pelaku dan bukan sebagai korban dari pornografi.

Iklan

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. MO said, on Desember 21, 2008 at 4:27

    tulisan yang keren, blog yg penuh pemikiran

  2. sugawa said, on Maret 22, 2009 at 4:27

    iya,,
    daripada mengendap di komputer, lebih baik ditaruh disini..walaupun nggak ngerti gimana cara mempublikasikan


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: