Agus Lenyot

kamu (tidak) rugi ngemplang pajak

Posted in Kontemplasi by Wayan Agus Purnomo on Juli 6, 2010

oke. mungkin judul di atas provokatif. mungkin juga kesiangan. soalnya isu pajak sudah lewat. sekarang yang perlu disimak adalah kasus ariculun (lho!).

saya tidak ingin mengajak masyarakat kita untuk ngemplang pajak. sungguh tidak! saya hanya menyesalkan (kadang-kadang), kenapa pajak yang saya bayar, yang uangnya saya peroleh dengan keringat, harus dibayar untuk oknum-oknum yang kerjanya nggak jelas.

begini ceritanya kawan.

tadi pagi, selasa tanggal enam juli, iseng-iseng saya ingin menulis soal parkir. keisengan ini harus membawa saya ke kantor samsat bersama badung di jalan tantular renon. saya pikir, di tempat ini saya akan bisa mendapatkan jumlah kendaraan bermotor di denpasar. ini tentu penting, sebab saya ingin tahu perbandingan jumlah kendaraan dengan pendapatan parkir yang didapatkan oleh perusahaan parkir kota denpasar.

datanglah saya ke sana. sambutan pertama yang saya dapat: banyak calo berkeliaran! “mau samsat pak?” sambut salah seorang pria berkumis dengan dandanan necis. saya hanya menggelengkan kepala sambil berlalu.
hal pertama yang harus saya lakukan adalah bertanya, dimana saya bisa mendapatkan data jumlah kendaraan. masuklah saya ke salah satu gedung (yang saya yakin tempat pembayaran pajak kendaraan bermotor). di dekat pintu masuk saya melihat tulisan ‘informasi dan pengaduan’ lengkap dengan nomor telepon.

di kantong perempuan paruh baya yang duduk di sana tertulis nama, putri kartika.

“kalau mau nyari data jumlah kendaraan bermotor saya bisa dapat dimana ya, bu,” tanya saya.
“hah? jumlah kendaraan yang lalu lalang? wah, ngga tahu ya dimana,” jawab si putri kartika sambil ketawa-ketawa.

saya dongkol! sumpah sedongkol-dongkolnya. kalau saya atasan perempuan itu dan melihat kelakuan anak buah seperti itu kepada masyarakat, saya akan beri surat peringatan dan menyuruh dia pulang untuk istirahat. bahkan kalau perlu sekalian sama bosnya saya mutasi. untuk apa ditaruh di bagian informasi dan pengaduan jika informasi soal itu saja tidak tahu. itu pertama.

kedua, ketika tiba di ruangan yang lain, saya dioper-oper oleh bapak-bapak dan ibu-ibu yang mengenakan pakaian pegawai negeri sipil. setelah saya habis kesabaran, di lantai dua saya pun berkata dengan nada keras, “saya butuh data mengenai jumlah kendaraan bermotor di bali. kalau memang di sini tempatnya bisakah diantara kalian yang bisa menunjukkan dimana saya bisa dapatkan dan jika tidak memang bukan disini, saya akan cari di tempat lain!”

setelah itu, seorang bapak berbisik namun terdengar jelas di telinga saya, “coba antar adik ini. biar kita nggak dikira tidak melayani masyarakat.” itu kekesalan kedua.

jujur, saya kadang heran dengan birokrasi kita. ribet dan bertele-tele. harus melewati inilah. harus lewat persetujuan pak inilah. kalau informasinya tidak rahasia dan bisa diketahui oleh semua orang, apa salahnya memberi tahu. toh juga ini jaman kebebasan informasi publik. saya tidak heran negara indonesia yang saya cintai ini tidak maju-maju jika diisi oleh birokrat-birokrat lamban seperti ini. orang jadi males investasi jika menghadapi kebobrokan birokrasi seperti ini.

saya jadi tertarik membandingkan pelayanan di kabupaten saya di jembrana dengan pelayanan di pemerintah provinsi. ingat: saya hanya membandingkan bukan membanggakan!

bulan lalu, saya harus mengurus surat ijin penelitian untuk keperluan survey pemilihan kepala daerah. ketika mengurus ijin di kantor kesatuan bangsa, politik dan perlindungan masyarakat provinsi saya disuruh menunggu. alasannya: pak ketua sedang keluar. kebetulan waktu itu memang bersamaan dengan unjuk rasa sopir taksi di depan kantor gubernur bali.

namun hingga jam pulang, ternyata sang pak ketua tidak kembali ke kantor. buat saya: ini atasan yang tidak baik apapun alasannya. lha, gimana bisa jadi pemimpin yang baik kalau anak buah ya ditinggal pulang? singgah kek di kantor buat ngecek apa anak buah nggak ada yang bolos, misalnya. toh dia dibayar dan digaji oleh rakyat salah satunya adalah untuk datang ke kantor.

keesokan harinya saya kembali ke kantor itu. surat ijin pun diperoleh. namun saya harus membayar sebanyak dua puluh lima ribu rupiah tanpa kuitansi! ini pungli di kesbanglinmas provinsi. pak mangku pastika, tolong perhatikan anah buahnya. masa dibiarkan ada pungli!

saya bandingkan di jembrana. saya datang jam satu siang, nunggu sekitar sepuluh menit, surat ijin pun keluar. tanpa biaya. tidak ribet dan semuanya berlangsung cepat. saya mengapresiasi kinerja birokrat di jembaran untuk soal ini.

ketika membayar pajak kendaraan bermotor dan memperpanjang surat ijin mengemudi pun sama. saya hanya perlu mendaftar, menunggu dan nyaris tanpa gangguan calo. bandingkan ketika anda datang ke poltabes denpasar atau kantor samsat. rasa tidak nyaman sudah didapat ketika pertama kali menginjak dua lokasi itu.
ketika mengurus kartu tanda penduduk untuk membuat paspor tahun lalu pun sama. ketika mengurus sendiri, saya memerlukan waktu hanya setengah hari hingga ktp jadi. saya hanya perlu datang ke kantor desa, mencari kepala banjar, mencari kepala desa, datang ke kantor kecamatan dan lalu mendaftar di loket pembuatan ktp di pemkab jembrana. beres! ktp sudah ditangan.

saya kurang tahu pelayanan di kabupaten lain.

pengalaman dengan birokrat yang tidak mengenakkan juga pernah saya alami ketika mencari seorang kepala bidang di dinas perindustrian dan perdagangan provinsi bali. ketika itu saya datang pagi-pagi saat kantor baru dibuka. tiba di lantai dua kantor itu saya pun bertanya kepada beberapa orang yang sedang baca koran dan menikmati kopi.

“saya ingin bertemu dengan pak ketut darta,” ucap saya sesopan mungkin.

“bapaknya nggak ada, sedang ke singaraja,” sahut seorang bapak. matanya masih asik membaca koran.

“jam berapa kira-kira datang?” tanya saya kepada bapak itu karena dialah yang memberikan respons.

“datang besok aja!” sahutnya.

“bisa saya minta nomor teleponnya biar nanti saya hubungi,” saya berusaha memohon.

“nggak ada!” sahutnya. matanya masih belum lepas dari koran. mendengar ucapan itu, emosi saya langsung mendidih. saya spontan menyambar jawaban itu, “jadi kepala bidang kantor ini nggak punya handphone?”

untunglah seorang ibu langsung menarik tangan saya dan memberikan nomor kontak bapak yang saya cari itu.
di deket pintu keluar saya masih sempat bergumam, “rugi rakyat bayar pajak kalau pajak salah satunya digunakan untuk bayar orang yang ngobrol dan minum pagi pagi-pagi di kantor!”

saya yakin, masih banyak orang lain yang mengalami nasib lebih tragis dibanding saya ketika berurusan dengan birokrasi. kadang saya berpikir, kalau pajak yang dibayarkan rakyat digunakan untuk menggaji mereka-mereka ini, rugi saya memeras keringat bekerja buat bayar pajak. kesan lamban, kaku dan formalistik sangat terasa ketika berurusan dengan birokrat. kita bukan dilayani, melainkan harus melayani keinginan mereka. asem!

coba datang ke semua kantor di instansi pemerintah. niscaya kita akan menemuka suasana kaku bin formalis. kursi jati dan meja yang tersusun rapi. nyaris semua seperti itu. situasi ini, dalam benak saya membuat suasana kerja menjadi tidak terasa nyaman. ada jarak dan hierarki kesan yang saya dapat. apalagi sang pimpinan memiliki ruangan khusus tersendiri. padahal, setiap ada pembangunan gedung, rasanya anggaran yang dihabiskan milyaran rupiah. kok ya mbok tidak ada inovasi sama sekali. jadul semuanya!

saya mikir, kenapa tidak melakukan inovasi dengan membuat suasana kerja yang futuris, nyaman dan egaliter. hilangkan kesan melayani dan dilayani. sambut masyarakat sebagai partner. gunakan kursi atau meja yang elegan dan menyenangkan. ciptakan suasana kerja yang nyaman. niscaya orang akan betah berurusan dengan yang namanya birokrat.

birokrat kita harus belajar pada perusahaan swasta soal memberikan pelayanan. semakin baik pelayanan yang diberikan maka pelanggan akan semakin puas. bukannya membuat masyarakat yang sudah penuh dengan masalah menjadi tambah panas.

tapi perubahan ini rasanya mustahil. soalnya, seburuk apapun kinerja birokrat, gaji akan tetap mengalir. tentu saya tidak menafikan masih banyak birokrat yang bekerja dengan baik. tapi saya yakin juga banyak pula yang kinerjanya hancur dan wajib dipetikemaskan. jadi, kalau memang bisa dipersulit kenapa harus dipermudah?

Iklan
Tagged with: , ,

10 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Winarto said, on Juli 7, 2010 at 4:27

    Tidak membayar pajak, itu menyalahi aturan karna membayar pajak itu adalah kewajiban dan membayar pajak untuk pembangunan, jika pajak itu sampai disalahgunakan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab, urusannya dengan Yang Maha Kuasa, hahahaha

    • Agus Lenyot said, on Juli 8, 2010 at 4:27

      susah bos kalau semuanya diserahkan pada yang maha kuasa,
      kalau semua diserahkan kepada yang maha kuasa, ya kayak gini jadinya negara indonesia,
      nggak ada yang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya, karena semua akan berpikir, toh pertanggungjawabannya akan dilakukan di akherat dan tidak ada orang yang ngeliat..

  2. Agung Pushandaka said, on Juli 8, 2010 at 4:27

    Saya pernah mengalami hal sejenis itu di salah satu kantor pemerintah. Tapi setelah saya keluarkan kartu nama saya mereka bungkam dan melakukan apa yang saya minta. Hehehe! Mungkin saya cuma beruntung saja sering terhindar dari petugas-petugas seperti itu.

    Tapi kalau boleh saran nih, mas. Sampeyan ndak perlu marah-marah seperti itu di kantor pemerintah. Anda akan capek sendiri, karena mereka ndak akan pernah peduli. Apalagi anda tau ndak sedikit petugas yang berlagak seperti itu. Sepertinya memang seperti itu nasib jadi anggota masyarakat. Hehe..

    • Agus Lenyot said, on Juli 8, 2010 at 4:27

      tapi efek marah2 itu lumayan lho, apalagi setelah bilang profesi saya..
      mereka langsung buru2 nganter ke pimpinannya..
      tidak ada salahnya memberi pelajaran kepada mereka yang malas..

  3. nanoq da kansas said, on Juli 8, 2010 at 4:27

    Gus, kalo sempat bantu-bantulah aku nulis di tabloidku. tapi ini sifatnya relawan karena aku belum bisa ngasi honor. sebagai bayangan, bisa dicek dulu ke: http://tabloidbalibicara.blogspot.com

    • Agus Lenyot said, on Juli 8, 2010 at 4:27

      iya pak nanok. temanya bisa bebas kan? atau nanti kasi tahu tiyang temanya, biar nanti saya tuliskan. ndak apa2 tanpa honor, sekalian latihan nulis.. hehehe

  4. imadewira said, on Juli 9, 2010 at 4:27

    hmmm… saya juga bekerja di salah satu instansi pemerintah, tepatnya kampus STP Nusa Dua Bali sebagai seorang dosen, sejauh ini saya lihat disini pelayanan terhadap masyarakat cukup bagus, ketika ada tamu yang mencari seseorang disini, akan dilayani dengan sepenuh hati, saya bahkan pernah mengantar tamu itu hingga di depan ruangan orang yang dicari.

    Seorang teman dosen lain pun pernah saya lihat langsung menelepon orang yang dicari oleh seorang tamu, dan langsung menyampaikan ada yang mencarinya.

    Memang tidak semua instansi seperti itu, tidak semuanya jelek dan tidak semuanya bagus. Bahkan seorang PNS pun bisa mendapat perlakuan (pelayanan) yang tidak mengenakkan dari PNS lainnya. Lingkungan kerja secara tidak langsung mempengaruhi mereka. Rasanya materi Pelayanan Prima yang di dapat ketika Diklat Prajabatan hanya bertahan beberapa saat.

    But, tulisan seperti ini sangat bermanfaat, untuk introspeksi diri bagi saya dan juga sebagai informasi bagi masyarakat umum tentang kenyataan yang ada di instansi pemerintah saat ini.

    • Agus Lenyot said, on Juli 9, 2010 at 4:27

      yah, selalu begitu kok pak, seribu perbuatan baik akan selalu terhapus dengan satu kesalahan.di beberapa instansi saya selalu mendapat pelayanan yang memuaskan. saya pikir, penghargaan thd kinerja instansi pemerintah tidak cukup dengan anugerah pelayanan prima misalnya, tapi reward and punishment yang langsung dirasakan oleh pegawainya.
      masih panjang sepertinya reformasi birokrasi yang harus ditempuh oleh negara yanng saya cintai ini..

  5. Deny said, on Juli 9, 2010 at 4:27

    Paak merupakan kewajiban bagi warga negara, karen dengan pajak, warga negara bisa menikmati hak-nya pula 🙂

    Salam kenal sobat,
    Deny

    • Agus Lenyot said, on Juli 10, 2010 at 4:27

      haha, ini untuk menghimbau masyarakat, setelah bayar pajak, awasi penggunaannya, termasuk penggunaannya oleh birokrat.. salam kenal juga sobat..


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: