Agus Lenyot

Tidak Ada yang Salah Menteri jadi Caleg

Posted in Senayan Punya Cerita by Wayan Agus Purnomo on April 10, 2013

Menurutku seperti itu sih. Makanya aku agak bingung dengan banyaknya politikus yang menolak atau mengecam menteri yang jadi caleg.

Wacana ini dimulai ketika Senin kemarin aku iseng mengontak Ketua Satgas Penyeleksian Caleg Partai Demokrat, Suaidy Marasabessy. Di tengah gangguan sinyal Telkomsel, berkali-kali telepon ini putus nyambung. Aku bertanya, apakah lima menteri mereka akan menjadi caleg? Demokrat memang punya menteri paling banyak, Menteri Perhubungan, Menteri ESDM, Menteri Koperasi, Menteri Hukum dan Menteri Pemuda. Pak Ketua Satgas menjawab iya. Siangnya aku bertanya kembali pada Ketua Bapilu Demokrat, Agus Hermanto dan ada penegasan dengan sejumlah alasan: lima menteri akan nyaleg.

Aku lalu bertanya ke partai koalisi lain. PAN yang punya tiga menteri hanya mengajukan dua sebagai caleg. Sang ketua umum, Hatta Rajasa lebih diproyeksikan sebagai calon presiden. Jadi caleg mungkin dianggap penurunan kasta. PKS dari tiga menteri juga mencalonkan dua. Tifatul Sembiring yang melegenda di dunia twitter dan Suswono yang melegenda karena impor sapi. Sang Menteri Sosial, Salim Segaf tidak dicalonkan dan aku lupa menanyakan alasannya.

PKB yang punya dua jatah, hanya menyorongkan satu nama. Sang Ketua Umum Cak Imin masih mikir-mikir. Partai bentukan Gus Dur ini memastikan Menteri Daerah Tertinggal, Helmi Faisal akan maju dari dapil NTB. PPP dan Golkar memastikan tidak mengajukan menteri sebagai caleg. Sekadar diingat saja, Menkokesra Agung Laksono tidak lolos ke Parlemen pada Pemilu 2009. Padahal pada masa 2004-2009, Agung adalah Ketua DPR. Barangkali Golkar nggak pengen malu dua kali.

Nah, pertanyaannya, apa salahnya menteri jadi caleg?

Aku berpikir, yang salah ya sistem pemilihan caleg dengan memakai suara terbanyak. Nggak salah dong mereka, menteri-menteri itu nyaleg karena terkenal? Tiap hari mereka nongol di televise. Paling tidak sebagian besar publik hafal dengan wajah mereka. Modal awal untuk nyaleg, popularitas, minimal sudah terpenuhi. Mereka toh akhirnya hanya menjadi pendulang suara. Perkara mereka akan mengambil jabatan setelah terpilih, itu urusan lain.

Ini juga yang dilakukan Ibas, anaknya Pak Beye itu. Ibas kemarin mundur dari DPR karena ketahuan ngabsen diam-diam. Tapi toh dia juga nyaleg lagi. Suaranya paling tinggi se-Indonesia. Namanya bakal dijual untuk mengerek suara Demokrat yang lagi ngesot. Yah beginilah akibat dari system pemilihan dengan suara terbanyak. Yang ikut pemilu ya individu. Partai politik cuma kendaraan doang.

Padahal partai politik bukan cuma kendaraan yang ditumpangi. Mereka gerbong dan lokomotif demokrasi. Sistem demokrasi semestinya menonjolkan partai politik. Sistem suara terbanyak tak hanya merusak tatanan demokrasi tetapi membuat politik ekonomi biaya tinggi. Persoalan lain yang kepilih itu adalah mereka yang punya popularitas seperti artis. Aku melihat sendiri bagaimana kinerja sebagian artis-artis di Senayan. Nggak korupsi sih, tetapi mereka nggak mengubah apapun. Artis-artis politikus ini kebanyakan cuma mejeng doang di Parlemen. Absen, ikut rapat, udah deh pulang. Gaji mereka gede lho.

Demokrasi seharusnya menjadi penguatan bagi partai politik, bukan individu per individu. Partai politiklah yang diawasi. Institusi inilah penyumbang nyaris semua jabatan strategis di republic ini. Dari partai politik akan lahir menteri, bupati, kepala daerah, presiden bahkan mungkin kepala desa. Publik tidak boleh antipati terhadap partai. Toh sekarang negara demokrasi, kebebasan berpendapat dijamin dan orang bisa mengkritik lewat berbagai jalur. Kritik terhadap partai politik harus terus menerus diajukan. Aku sepakat ketika seorang teman mengatakan, demokrasi adalah ihktiar yang terus menerus. Proses yang tidak akan selesai.

Sistem proporsional terbuka berdasarkan nomor urut adalah cara fair dalam sistem pemilu. Tapi Mahkamah Konstitusi rupanya berpikiran terlalu liberal sehingga sistem kompetisi yang dipilih adalah suara terbanyak. Sistem kompetisi pasar bebas. Padahal, partai politik mesti didorong untuk menempatkan caleg paling bagus di nomor urut atas. Biar tidak seperti sekarang, pemilu menjadi kompetisi individu lawan individu.

Balik lagi ke menteri jadi caleg.

Aku setuju menteri-menteri tidak perlu mundur dari jabatannya. Jabatan menteri merupakan jabatan politik karena penunjukkan. Usai Pemilu 2014, mereka mesti mencari jabatan politik dan belum tentu ditunjuk lagi. Yang justru perlu diatur adalah bagaimana agar mereka tidak menggunakan fasilitas negara saat kampanye. Modusnya bisa macem-macem. Misalnya, peresmian proyek tertentu di akhir pekan. Mereka terbang ke dapil pakai uang negara dan meresmikan proyek di hari Jumat. Kemudian Sabtu-Minggu mereka kampanye. Balik ke Jakarta hari Senin pakai uang negara. Ini yang mesti diatur menurutku, termasuk memberikan sanksi tegas kepada pelanggarnya.

Iklan
Tagged with: , ,

Satu Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. imadewira said, on April 11, 2013 at 4:27

    Tentang sistem suara terbanyak itu, benar juga bahwa sekarang yang terjadi justru persaingan antar individu, bahkan kesannya caleg sesama satu partai malah terlibat persaingan memperebutkan suara. Sistem suara terbanyak itu ternyata ada kelemahannya juga.


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: