Agus Lenyot

Jurnalis Belum Layak Hidup di Jakarta

Posted in Jurnalisme by Wayan Agus Purnomo on Mei 9, 2013

antarafoto-1282971907-

Beberapa waktu lalu, Aliansi Jurnalis Independen Jakarta merilis mengenai upah layak jurnalis setingkat reporter di Jakarta. Dari survei AJI, upah layak jurnalis Jakarta adalah sebesar Rp 5,4 juta. Kalau angka ini menjadi indikator, sebagian besar wartawan belum layak hidup di Jakarta. Hanya Jakarta Post dan Bisnis Indonesia yang bisa menggaji wartawannya dengan layak. Aku sendiri? Yah, anggap saja seolah-olah sudah hidup layak.

Banyak yang salah kira mengenai pekerjaan wartawan. Banyak yang mengira menjadi wartawan itu kerjaannya jalan-jalan saja. Hmmm.. Sebagian kecil yang mengira demikian, jawabannya mungkin benar. Tetapi sebagian besar yang berpikir demikian mempunyai asumsi yang salah. Jika, kalian yang masih bocah-bocah pengen punya cita-cita, jadi wartawan bukan pilihan tepat. Prosesnya agak berliku dan panjang.

Pekerjaan wartawan pada dasarnya adalah mengamati, mencari data, mereportase sesuatu dan melaporkan hasilnya. Memberi tahu apa yang terjadi di suatu tempat lalu memberitahu mereka yang tidak berada di lokasi peristiwa. Tentu saja, yang diamati adalah sesuatu yang terkait dengan kepentingan publik. Karena itu, pekerjaan kami-kami ini seharusnya adalah mengamati dan menuliskan yang dibutuhkan oleh publik. Agak mengherankan sebenarnya, dengan tugas seberat ini banyak media menggaji wartawannya rendah. *uhuk*

Aku sih berasumsi begini: semua yang bekerja untuk kepentingan publik semestinya memperoleh gaji yang layak. Tentu saja ada reward and punishment yang jelas. Sanksi dan penghargaannya jelas. Siapa saja? Tak hanya wartawan. Polisi, pegawai negeri, anggota parlemen, jaksa atau hakim. Mereka yang bekerja di sektor ini menyangkut risiko hajat hidup orang banyak. Mengapa?

Aku asumsikan begini saja. Misalnya ada proyek pembangunan jembatan di suatu Kementerian A. Anggarannya Rp 20 miliar. Tetapi akibat kongkalikong, dana tetap dianggaprkan sebesar itu tetapi yang digunakan hanya Rp 10 miliar. Sisanya dibagi-bagi antara pemilik anggaran (legislatif), pelaksana anggaran (eksekutif) dan pelaksana proyek (swasta). Akibat penyunatan dana ini, jembatan yang seharusnya misalnya bisa berusia 50 tahun hanya bertahan 20 tahun. Kepentingan publik dirugikan, kan?

Wartawan yang ngepos di Kementerian A ini tahu ada indikasi korupsi ini. Tapi karena kesejahteraannya rendah, dia justru menggunakan informasi ini untuk mengancam ketiga pihak itu. Tujuannya: memeras dengan ancaman berita akan dimuat jika tidak ada uang tutup mulut. Karena takut, ketiga pihak itu memberikan uang tutup kepada wartawan. Berita pun tidak naik ke media massa. Publik, yang seharusnya berhak atas informasi ini, kehilangan informasi karena kelakuan sang wartawan.

Bayangkan jika kejahatan dan ketertutupan informasi ini hasil kolaborasi antara wartawan, pembuat kebijakan dan penegak hukum? Ya, seperti yang terjadi sekarang di Indonesia hari ini. Wartawan nginjek narasumber, polisi meras tersangka, jaksa tawar menawar pasal dan hakim begitu mudah digoda dengan segepok uang dan layanan seksual. Bablas kabeh..

Kita adalah negara besar. Negara dengan dinamika yang sangat menjanjikan. Tetapi hari ini dipenuhi orang-orang culas, yang sedihnya, berada di lini vital penggerak kemajuan bangsa. Ya, media massa, parlemen, pemerintahan hingga penegak hukum. Karena itulah, aku sebenarnya berharap mereka yang bekerja untuk kepentingan publik digaji dengan layak. Jika bersalah, hukumannya berat. Jika berprestasi, reward yang diperoleh setimpal. Cukup fair menurutku.

Balik lagi ke soal jurnalis..

Ada jurnalis yang malu mengaku sebagai buruh dan menganggap dirinya profesional. Sebagian lagi menganggap dirinya buruh. Aku sih tetap berpendapat, mereka yang tidak memiliki alat produksi sendiri adalah buruh. Siapapun dia. Setinggi apapun jabatannya. Ya wartawan salah satunya, karena tidak memiliki kemerdekaan atas alat produksi. Sewaktu-waktu bisa saja diberhentikan dari pekerjaannya. Hehehe.

Jika berbicara soal profesionalitas, aku bingung juga apa yang menjadi indikator tingkat profesionaliitas jurnalis? Berbeda dengan dokter, advokat atau guru yang memiliki pendidikan khusus. Ada pendidikan dalam kurun waktu tertentu dan ujian untuk bisa melaksanakan profesinya itu. Wartawan? Mereka yang baru lulus kuliah, nggak keterima ngelamar dimana-mana ya tetap bisa menjadi wartawan. Memang sih ada uji kompetensi yang diadakan organisasi jurnalis. Tapi sebagian besar wartawan tidak mengikutinya, termasuk aku.

Tapi, menjadi jurnalis adalah sebuah pilihan. Bukan cuma soal pendapatan, gengsi atau sebangsanya. Pekerjaan adalah kemauan untuk menjaga integritas, di tempat yang gelap sekalipun…

Foto diambil dari sini

Iklan

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Cahya said, on Mei 9, 2013 at 4:27

    Wah, upah minimumnya sampai lebih dari 3 kali pendapatan saya sebagai dokter. Yah, Jakarta mungkin.

  2. pandebaik said, on Juni 17, 2013 at 4:27

    Untuk ukuran jakarta, saya yakin itu belum layak… tapi kalo di Bali ? bisa jadi :p


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: