Agus Lenyot

Mari Mencabut Subsidi BBM

Posted in Kontemplasi by Wayan Agus Purnomo on Januari 31, 2014

pic17546

Tenang, saya bukan tidak pro rakyat miskin. Mari kita hitung berdasarkan statistik dan hitung-hitungan sederhana.

Kegusaran ini bermula ketika beberapa waktu lalu saya membeli bahan bakar di pompa bensin untuk motor. Sejak beberapa waktu terakhir, saya memang memilih menggunakan bahan bakar non subsidi alias Pertamax untuk Supra X 2003. Bukan mau sok-sokan idealis atau apa. Tapi ya karena saya merasa mampu jadi tak lagi pakai BBM subsidi.

Saat mengantre Pertamax itulah, tiba-tiba datang Honda Jazz putih berhenti dan membeli premium. Pengemudinya seorang cowok sepantaran saya dan ada cewek cantik di dalamnya. Uang yang disodorkan Rp 150 ribu. Lho, kok subsidi yang seharusnya bisa dinikmati untuk tujuh orang justru dinikmati hanya satu mobil. Indikator pertama subsidi BBM salah sasaran. Kaya betul negara kita ini membiayai dua warganya pacaran dan bersenang-senang.

Saya merasa ini tak adil.

Lho orang kaya memang tak boleh menikmati subsidi? Oh tentu saja boleh. Semua warga berhak dapat perlakuan yang sama, kaya atau miskin. Tapi karena kita menganut sistem keadilan sosial, seharusnya distribusi subsidi tak jomplang seperti itu. Lalu bagaimana caranya agar distribusi bisa merata? Nah, itu tugas pemerintah (negara) untuk memikirkannya. Birokrat kita dibayar dengan hampir setengah anggaran negara kok.

Tapi saya akan membantu dengan skema yang sangat sederhana.

Mari kita hitung.

Dalam asumsi dasar Anggaran dan Penerimaan Belanja Negara 2014 jumlah subsidi BBM kita nilainya Rp 210,7 triliun. Iya, itu duit semua. Nilainya naik dibandingkan tahun sebelumnya yakni 2013 senilai Rp 209,9 triliun. Saya kira, nilai untuk tahun sebelumnya tak jauh berbeda dengan angka itu. Uang ini akan hangus menjadi asap kendaraan. Sebagian besar uang itu hangus percuma karena manajemen transportasi yang buruk.

Dicabut atau tidaknya subsidi minyak ini memang soal keberpihakan pada siapa. BBM dinaikkan jelas akan memberatkan sebagian rakyat kita. Tapi tak menaikkan BBM juga tak menguntungkan rakyat dalam jangka panjang. Kita dididik untuk tak menghargai energi.

Politik anggaran kita terjebak pada posisi status quo. Progresif nggak berani, mundur apalagi. Ya udah, bertahun-tahun, kita sibuk dengan polemik dicabut atau tidaknya subsidi minyak.

Bagaimana mungkin kita memberikan subsidi kepada mereka yang akan pacaran dan rekreasi keluarga sementara sebagian besar diantaranya menggunakan BBM subsidi untuk kegiatan produktif. Di kampung saya, BBM subsidi sering dipakai untuk trek-trekan percuma. Dibakar percuma. Saya sih tak rela.

Bagaimana caranya agar subsidi tak membengkak. Ada dua cara, yaitu menaikkan harga BBM dan mengubah pola distribusi. Atau kita tak pernah memikirkan cara ketiga, mengubah kebijakan transportasi. Ini yang akan saya paparkan.

Data Kementerian Perhubungan menyebutkan, pertumbuhan kendaraan pribadi di Jakarta dan sekitarnya mencapai 11 persentiap tahun. Pertumbuhan ini ironisnya tak diikuti dengan pertumbuhan jalan yang hanya sebesar 0,01 persen. Di daerah lain juga rasanya kondisinya sama meskipun tidak sepesat di Jabodetabek.

Ini memang indikator bahwa ekonomi kita sedang tumbuh. Kita memang beruntung karena berada di puncak kuantitas usia produktif. Tapi pertumbuhan yang baik ini tanpa diikuti kebijakan ekonomi yang tepat justru malah berbalik membebani keuangan negara. Salah satunya ya itu tadi, distribusi BBM subsidi yang salah sasaran.

Mari kita cek berapa kerugian akibat kebijakan energi dan transportasi yang salah itu. Riset Bappenas dan JICA dalam Study on Integrated Transportation Master Plan Phase II menyebutkan, total kerugian akibat kemacetan Jakarta (saja) mencapai Rp 65 triliun. Gila! Di kota lain kemacetan juga terjadi.

Pergerakan manusia yang lamban akan menurunkan laju aktivitas ekonomi. Saya percaya ekonomi akan bergerak jika masyarakat juga bergerak. Kalau macet, ekonomi lumpuh. Orang mau jualan apa? Distribusi hasil bumi tersendat dan biaya produksi naik. Ekonomi menjadi tidak efektif. Eh, ini asumsi anak Fakultas Hukum ya. Mungkin hitungan lebih detail bisa dipaparkan oleh anak ekonomi.

Belum lagi jika dihitung dengan kerugian sosial, psikis dan kesehatan. Maak!

Berapa sekolah yang bisa dibangun dengan anggaran sebesar ini. Berapa juta liter susu yang bisa dibeli dengan anggaran ini agar kesehatan anak Indonesia bisa membaik? Jika satu sekolah olahraga macam Hambalang (yang nilainya melejit karena korupsi) senilai Rp 2,5 triliun, Indonesia bisa bikin satu sekolah serupa di tiap provinsi. Mental dan jiwa sportivitas anak Indonesia akan jauh lebih sehat!

Mengalihkan skema subsidi BBM

Prabowo Subianto dalam diskusi di kantor saya punya ide untuk pengalihan subsidi ini. Seharusnya subsidi ini memang dicabut dan digunakan agar bisa tercipta prinsip berkeadilan. Kebijakannya, jika dia menjadi presiden, dana subsidi ini dipakai untuk membeli bus dan bisa beroperasi dengan gratis. Saya sepakat dengan idenya.

Mari kita buat hitung-hitungannya.
Kita mulai dari besarnya subsidi BBM tahun ini Rp 210 triliun. Bagaimana jika subsidi ini dicabut dan diganti dengan pengadaan bus besar kapasitas 60 orang oleh pemerintah.

Begini.
Kita bagikan bus secara merata di setiap provinsi sebanyak 50 bus. Katakanlah Jabodetabek perlu dua kali lipat alias 100 bus, maka kebutuhan di seluruh provinsi sebanyak Rp 1.700 bus besar. Jika diasumsikan harga satu bus adalah Rp 2 miliar (seperti bus wisata DKI). Maka total dana untuk pembelian bus sebesar Rp 3.400 miliar alias Rp 3,4 triliun.

Lihat, sisa dana subsidi masih Rp 206,6 triliun.

Tentu kita tidak perlu membangun pabrik bus dan pusat perawatan. Asumsikan saja, proyek ini diambil salah satu perusahaan bus besar macam Hino atau Mercedes. Jadi tiap bulan kita hanya perlu mengalokasikan biaya perawatan bus dan pengadaan suku cadang. Katakanlah kita asumsikan biaya perawatan plus bahan bakar per bus per tahun Rp 2 miliar. Maka total biaya perawatan sebesar seluruh bus per tahun senilai Rp 1,7 triliun.

Sisa dana subsidi sekarang Rp 203,2 triliun.

Sekarang sumber daya manusia. Asumsikan bus perlu empat awak. Dua sopir, satu kondektur plus kenek. Jika ada 1.700 bus maka total awak yang diperlukan 6.800 orang. Mari kita pukul rata, gaji mereka Rp 10 juta per bulan. Maka setiap bulan total pengeluaran untuk sopir dkk senilai Rp 68 miliar. Setahun untuk mereka akan habis anggaran Rp 816 miliar. Oke, kita bulatkan menjadi Rp 1 triliun.

Men, gaji sopir bus Rp 10 juta mereka akan bekerja dengan tenang dan riang hati!

Sisa dan subsidi BBM Rp 203,1 triliun.

Sekarang asumsikan di tiap provinsi butuh pegawai untuk administrasi, perawatan dan keamanan. Asumsikan butuh 20 orang per provinsi dengan gaji Rp 10 juta pukul rata. Kebutuhan per provinsi sebesar Rp 2,4 miliar per tahun atau total Rp 79,2 miliar per tahun untuk seluruh provinsi.

Lihat, sisa dana subsidi masih Rp 202,2 triliun.

Oke kita butuh gudang dan pool di tiap provinsi. Asumsikan saja, pembangunan pool ini butuh dana Rp 20 miliar. Maka, total untuk pembangunan pool ini sebesar Rp 660 miliar. Kita bulatkan saja, menjadi Rp 1 triliun.

Sisa dana subsidi masih Rp 201,2 triliun.

Ternyata masih ada anggaran yang sangat banyak jika skema kebijakan transportasi ini diubah. Apalagi jika kebijakan ini didukung swasta. Tentu mereka harus diberikan kemudahan untuk berinvestasi, keringanan pajak dan perbaikan birokrasi. Sisa alokasi dana ini misalnya diberikan untuk pengusaha transportasi dan ini bergantung wilayah. Bisa jadi ada wilayah yang lebih butuh transportasi sungai misalnya. Skema manajemen transportasi bisa dipikirkan oleh mereka yang mengerti.

Ini hitungan sederhana karena bisa jadi kebutuhan di tiap daerah berbeda-beda. Belum lagi jika politik anggaran di tiap provinsi diubah agar berpihak pada transportasi publik yang efektif, aman, namun terjangkau. Ini soal keberanian, keberpihakan dan visi politik seorang pemimpin.

Pada akhirnya, ketika sistem transportasi diperbaiki, masyarakat bergerak lebih dinamis, ekonomi akan tumbuh lebih cepat. Pemerintah tinggal memilih menaikkan pajak kendaraan, tak ada subsidi BBM untuk kendaraan pribadi kecuali untuk angkutan umum dan barang. Pilihan untuk memiliki kendaraan pribadi pada akhirnya adalah pilihan dengan kesadaran risiko setiap individu.

Sisa dana subsidi mari kita gunakan untuk perbaikan infrastuktur seperti jalan raya dan jembatan. Subsidi petani, nelayan atau perbaikan kesejahteraan guru. Tujuannya distribusi hasil bumi dan kebutuhan pokok makin mudah. Sisa anggaran bisa untuk perbaikan gizi anak Indonesia, membangun sekolah olahraga atau seni dimana-mana dan kegiatan lain untuk peningkatan kualitas anak bangsa. Tak ada lagi ceritanya orang pacaran disubsidi oleh negara.

Memang tak semudah hitungan di atas. Tapi seandainya pemerintah mau berbenah, kenapa tidak…

Iklan

2 Tanggapan

Subscribe to comments with RSS.

  1. Cahya said, on Januari 31, 2014 at 4:27

    Kemarin pakai pertamax terus, sekarang ganti ke yang konvesional – sepeda gayung :).

  2. Made Wirautama said, on Februari 5, 2014 at 4:27

    wow… itu beneran idenya Prabowo? Kalau bener dia mau bikin kebijakan ini, saya dukung dan pilih Prabowo deh. Ini pas banget dengan keinginan saya sebagai rakyat kecil. Saya mendambakan bahwa untuk bepergian sehari-hari khususnya dalam rutinitas bekerja bisa disedikan oleh pemerintah melalui transportasi publik. Tidak perlu gratis, asalkan masih terjangkau.

    Saya juga sudah pernah curhat soal transportasi publik khususnya di Bali
    http://imadewira.com/harapan-untuk-gubernur-bali-selanjutnya/
    http://imadewira.com/macet-oh-macet/


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s

%d blogger menyukai ini: